PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Working Paper Series No. 21 Juli 2007,
First Draft
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI PUSKESMAS STUDI FUNGSI DINAS KESEHATAN
DI KEEROM PAPUA
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri
Katakunci:
Fungsi DHO
Program kesehatan ibu dan anak
-Tidak Untuk Disitasi-
Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan,Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta 2007
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
2
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
MOTHER AND CHILD HEALTH PROGRAMS IN HEALTH CENTERS, CASE STUDY
OF DHO FUNCTION AT KEEROM DISTRICT
Abstract
One Wakur1, Kristiani2, Mubasysyir Hasanbasri3
Background: Keerom is a developing district in the Province of Papua, Yet, the maternal
and infant mortality rates in this area are still high, besides the low rate of deliveries assisted
by health officers. The facts show the mother and child health (MCH) programs at
Keerom are not yet appropriately-managed. The function of district health office (DHO),
in this case MCH section influences the performance of MCH program in health centers.
Methods: This research was a descriptive research, with case study design, using qualitative
method. The subjects of this research were head of DHO, head of family and public
health department, head of MCH section, head of health centers, and midwives in charge
of MCH programs in health centers. The research instruments used in this research were indepth
interview guide, focus group discussion guide, and check list.
Results: The human resources (HR) of Keerom DHO, was very limited both in quality and in
quantity, although it had sufficient financial resource. It was due to establishment of a new
district. DHO only functioned as a distributor of facilities in supporting MCH programs in
health centers. The placement of HR was managed by the head of district, not by the MCH
section of DHO. Thus, it was not based on the needs of health officers for every health
center. Midwives were mostly concentrated at health centers and the number of them in
villages was very limited. DHO had carried out the function of monitoring, supervision, and
evaluation of MCH programs at the health centers. Function and responsibilities of MCH
section at health centers which had not been carried out were placement of midwives
based on the need, enforcement of discipline among staff, formulation of assessment and
performance analysis standard. The coverage of MCH service at the health centers had
not reached the target because of limited input which led to inoptimum implementation of
MCH programs, particularly in isolated areas.
Conclusions: The function of Keerom DHO in supporting the MCH programs in health centers
at Keerom was not yet optimal because of lack of HR and facilities. This influenced the
coverage of the MCH services, which had not achieved the expected target.
Keywords: function of DHO, mother and child health programs
1 District Health Office of Keerom, Papua
2 Salam Health Center, Magelang District
3 Master of Health Service Management & Policy, GMU.
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
3
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
LATAR BELAKANG
Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas
utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal.
Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di
kalangan ibu. Keerom merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah
Indonesia bagian timur. Perbandingan antara jumlah bidan dan perawat dengan
penduduk di Keerom sudah terpenuhi berdasarkan standar, namun pendistribusian
tenaga bidan masih belum merata. Kondisi geografis yang sulit menyebabkan kebutuhan
tenaga bidan semakin besar karena jumlah penduduk per desa masih relatif
sedikit, tetapi jarak antardesa berjauhan. Kondisi ini juga menyebabkan
kurangnya pengawasan terhadap bidan. Hasil observasi awal menunjukkan
bahwa ada beberapa bidan desa yang meninggalkan lokasi tugas tanpa izin dan
tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan Keerom. Dampak dari pendistribusian
tenaga kerja yang belum merata, dan lemahnya pengawasan dari dinas kesehatan
(dinkes) menyebabkan kegiatan program kesehatan di puskesmas belum
berjalan optimal, termasuk program KIA.
Tahun 2005, jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan masih
rendah, hanya sebanyak 52 persen. Jumlah kematian ibu bersalin yang tercatat di
Keerom sebesar 4 orang. Fenomena kasus kematian ibu dan kematian bayi di
Keerom kemungkinan akibat dari dukungan Dinas Kesehatan Keerom dalam program
KIA di puskesmas belum optimal. Dalam era otonomi daerah, peran dinkes
menjadi sangat penting, termasuk dalam kegiatan program KIA1. Dinkes kabupaten/
kota sebagai unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berfungsi sebagai
pendukung kegiatan puskesmas di wilayah kerjanya, sehingga program dapat
berjalan sesuai yang direncanakan2. Kebijakan dinkes merupakan pedoman bagi
puskesmas untuk menjalankan program kesehatan di puskesmas3. Fungsi dukungan
dinkes ke puskesmas dalam kegiatan program dapat berupa pengadaan sumber
daya manusia dan sumber daya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program
KIA. Dukungan dinkes dalam proses pelaksanaan seperti kegiatan pembinaan,
pengarahan dan pengendalian program juga dibutuhkan oleh puskesmas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan “Bagaimana
fungsi Dinas Kesehatan Keerom dalam mendukung program KIA di puskesmas?”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Dinas Kesehatan Keerom
dalam mendukung program KIA di puskesmas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program KIA.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi
kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kasus yang menjadi perhatian
penelitian ialah fungsi Dinas Kesehatan Keerom dalam mendukung program KIA di
puskesmas. Unit analisis penelitian ialah Dinas Kesehatan Keerom. Subjek peneliDistant
Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
4
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
tian ialah kepala Dinas Kesehatan Keerom, kasubdin kesga dan kepala seksi KIA
Dinas Kesehatan Keerom serta kepala puskesmas dan bidan penanggungjawab
program KIA. Variabel penelitian ialah faktor input, proses dan output fungsi dinas
kesehatan dalam mendukung program KIA di puskesmas. Instrumen yang
digunakan ialah pedoman wawancara dan pedoman diskusi kelompok terarah
serta penelaahan dokumen terhadap pelaksanaan kegiatan program KIA baik di
dinkes maupun di puskesmas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber Daya Manusia. Subdin kesehatan keluarga dan masyarakat
mempunyai tiga seksi yaitu KIA, gizi dan promosi kesehatan. Jumlah SDM masingmasing
seksi hanya satu orang. Secara keseluruhan, jumlah SDM di subdin kesehatan
keluarga dan masyarakat Keerom sebanyak 4 orang, yaitu kepala subdin
kesehatan keluarga dan masyarakat, kepala seksi KIA, kepala seksi gizi, kepala
seksi promosi kesehatan. Keterbatasan SDM di dinkes terkait erat dengan keterbatasan
jumlah SDM di Keerom. Keerom merupakan kabupaten pemekaran dari
Jayapura . Pemekaran ini menyebabkan SDM di Dinas Kesehatan Jayapura harus
dibagi 3 untuk didistribusikan untuk mengisi formasi jabatan di masing-masing kabupaten
pemekaran tersebut. SDM yang mempunyai pangkat tinggi enggan menjabat
di kabupaten pemekaran karena fasilitas seperti perumahan dan kendaraan
dinas belum tersedia. Distribusi tidak merata terjadi pada daerah pemekaran4.
SDM merupakan aset utama suatu organisasi, baik organisasi bisnis
maupun organisasi nirlaba, karena keberhasilan dan kelestarian suatu organisasi
di masa depan dipengaruhi oleh kemampuan SDM yang dimilikinya5. Walaupun
SDM bersangkutan telah mendapatkan pelatihan manajemen program dan mempunyai
pengalaman kerja yang cukup lama, namun kuantitas dan kualitas untuk
pengelola program KIA Dinas Kesehatan Keerom belum memadai.
Pendanaan. Dinas Kesehatan Keerom mendapatkan dana otonomi khusus
(otsus) Papua, dana dekonsentrasi, dan donator nntuk pelaksanaan semua program.
Dana ini dialokasikan untuk menjalankan program dinkes dan puskesmas
sebagai dana operasional. Dana yang diperoleh Pemda Keerom diterima dinkes
pada bulan Agustus sampai September dan segera didistribusikan oleh Dinas Kesehatan
Keerom. Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional puskesmas
dan dinas harus diserahkan pada bulan Desember. Fenomena ini menunjukkan
bahwa dana untuk operasional program maupun puskesmas terlambat cair. Alokasi
dana untuk dana operasional diberikan berdasarkan Plan of Action (POA)
yang disusun oleh kepala puskesmas dan dinkes dalam rapat kerja tahunan. Puskesmas
dan kasubdin mengajukan perencanaan kegiatan program di puskesmas
dan subdinas. Perencanaan tersebut menjadi perencanaan dinkes dan diajukan ke
Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom. Di subdin kesehatan keluarga dan masyarakat,
seksi KIA mendapatkan dana paling banyak. Dana terbesar digunakan untuk
pengadaan alat kontrasepsi yang didistribusikan untuk bidan, sebesar Rp.
250.000.000 atau 46%. Selain untuk pengadaan alat kontrasepsi, Seksi KIA juga
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
5
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
mendapatkan dana untuk kegiatan kemitraan dukun, supervisi bidan penyelia,
sosialisasi asuhan persalinan normal (APN), pelatihan tenaga pencatat kohort dan
sosialisasi audit maternal perinatal (AMP). Jumlah dana yang diberikan untuk seksi
KIA sebesar 57% dari seluruh dana untuk subdin kesehatan keluarga dan
masyarakat. Seksi KIA masih mendapatkan dana untuk review program dan supervisi
subdin kesehatan keluarga dan masyarakat. Pada tahun 2006, Dinas
Kesehatan Keerom terpaksa mengembalikan dana dekonsentrasi karena belum
digunakan untuk menjalankan program. Petugas tidak mempunyai waktu yang cukup
untuk menjalankan program akibat dari keterbatasan jumlah SDM di Dinas
Kesehatan Keerom. Dana dekonsentrasi ini dicairkan setiap triwulan. Pencairan
dana berikutnya dapat dilakukan bila dana yang cair sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.
Sarana. Sebagai kabupaten pemekaran, Keerom belum mempunyai
gedung-gedung perkantoran termasuk dinkes, dan masih menggunakan gedung
sekretariat bupati. Gedung untuk dinkes masih dalam taraf pembangunan. Dinkes
menggunakan satu ruangan yang berukuran 10 x 10 meter untuk menampung
karyawan sebanyak 32 orang. Seksi KIA belum mempunyai komputer tersendiri
untuk mengelola laporan kegiatan program, sehingga laporan direkap secara
manual. Komputer yang tersedia merupakan milik subdin kesehatan keluarga, sehingga
satu komputer tersebut digunakan oleh 3 seksi dan subdinas kesehatan keluarga
dan masyarakat sekaligus. Subdin kesehatan keluarga dan masyarakat
hanya mempunyai satu sepeda motor dan digunakan oleh kepala seksi gizi.
Sarana untuk mendukung kegiatan program KIA seperti KMS, format-format laporan
dan bidan kit didapatkan dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Departemen
Kesehatan, maupun donatur dari luar. Seksi KIA belum membuat perencanaan untuk
memenuhi kebutuhan sarana karena sebagian besar kebutuhan sarana dipenuhi
oleh dinas propinsi dan donatur seperti Program SCHS (Support Community
Health Services) dari Uni Eropa. Tahun 2006 Dinas Kesehatan Keerom mendapat
bantuan bidan kit dan dukun kit dari program SCHS untuk melengkapi sarana
bidan desa dan dukun terlatih. Perencanaan yang dibuat Tahun 2006 untuk
sarana program KIA hanya pengadaan alat kontrasepsi untuk program KB dan
dibagikan kepada puskesmas. Pendistribusian sarana dilakukan dengan memanggil
petugas puskesmas untuk mengambilnya.
Kebijakan. Sebagai pelaksana pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan
Keerom telah membuat kebijakan yang berkaitan dengan program KIA. Salah
satu kebijakan yang dibuat ialah penentuan target pelayanan KIA di wilayah kerjanya,
yaitu pencapaian cakupan minimal 80%. Penentuan target pelayanan KIA
tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes dalam pedoman pelaksanaan
PWS-KIA, namun kurang tepat diterapkan di Keerom karena kondisi
tenaga kesehatan dan berbagai kendala teknis yang menghambat. Kebijakan
Dinas Kesehatan Keerom tentang pelayanan KIA lebih menekankan pelayanan
yang membuat ibu merasa nyaman sesuai dengan hasil pelatihan APN. Kebijakan
tersebut sinkron dengan keadaan masyarakat Keerom masih mempercayai tradisi
budaya lokal, karena masyarakat mempunyai konsepsi tentang kehamilan, persalinan,
dan nifas berdasarkan persepsi kebudayaannya6. Kebijakan lain yang
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
6
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
telah dilakukan mengusulkan kepada pemda agar bidan yang tinggal di desa
lebih diperhatikan dengan memberikan tambahan insentif, menjamin keamanan,
dan memperbaiki rumah dinas. Kebijakan untuk memberi rasa aman pada bidan
dilakukan dinkes dengan mengkoordinasikan ke bupati. Dinkes juga telah memberi
kesempatan bidan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kesempatan
yang diberikan masih dalam bentuk izin belajar, karena dinkes tidak memberikan
bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan.
Dukungan Pendistribusian SDM
Jumlah bidan di Keerom sebanyak 38 orang. Hampir 50% bidan bertugas
di puskesmas karena pendistribusian petugas ke puskesmas tidak merata. Puskesmas
Senggi dan Web bahkan tidak mempunyai bidan yang tinggal di desa. Dari
6 puskesmas yang ada di Keerom, Puskesmas Arso Kota justru merupakan daerah
perkotaan, namun pendistribusian bidan juga belum merata. Bidan terkonsentrasi
di puskesmas. Distribusi bidan di puskesmas dijelaskan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Bidan di Desa dan Puskesmas
Tinggal di Desa
Puskesmas Jumlah
Desa
Jumlah
Bidan N %
Arso Kota 14 14 5 36
Arso Barat 7 7 6 71
Arso III 8 8 7 87
Waris 6 5 2 40
Senggi 6 3 0 0
Web 7 1 0 0
Kabupaten 48 38 20 53
Pengaturan pendistribusian bidan desa dilakukan oleh bupati. Dinkes,
khususnya seksi KIA tidak dilibatkan dalam penempatan bidan desa. Dalam tugas
pokok dan fungsional (tupoksi) seksi KIA disebutkan bahwa seksi KIA mempunyai
kewenangan untuk mendistribusikan bidan7. Tupoksi tersebut tidak dapat dijalankan
karena keputusan menempatkan bidan dilakukan oleh bupati. Bidan
yang telah ditempatkan di desa juga tidak tinggal di desa tersebut selama 24
jam karena alasan keluarga. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep bidan desa
yang dikembangkan Departemen Kesehatan, karena masyarakat tidak dapat
memanfaatkan pelayanan kesehatan dari bidan desa diluar jam kerja. Hasil
penelitian di Palangkaraya didapatkan bahwa bidan yang ditempatkan di desa
terpencil mengkhawatirkan masalah pendidikan anak-anaknya8. Keterbatasan
jumlah tenaga kesehatan yang bertugas bukan hanya tenaga kesehatan kebidanan
namun tenaga kesehatan secara keseluruhan. Hal tersebut diperparah
dengan pendistribusian yang kurang merata. Peran dinkes dinilai kepala puskesmas
belum optimal berkaitan dengan penempatan bidan desa dalam menunjang
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
7
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
pelaksanaan program KIA. Dinkes belum memberikan perhatian terhadap bidan
agar betah bertugas di Keerom, terutama yang ditugaskan di daerah-daerah
terpencil. Selama ini, bidan diberi uang motivasi dari Pemda Keerom sebesar Rp.
200.000. Pemberian insentif tersebut tidak dibedakan berdasarkan lokasi tugas.
Dukungan Pendistribusian Sarana
Peran dinas kesehatan terhadap ketersediaan sarana kegiatan program
KIA di puskesmas hanya sebagai distributor. Berdasarkan catatan dinas kesehatan,
hampir semua bidan telah mempunyai bidan kit untuk menolong persalinan.
Hanya 2 orang dari 38 orang yang belum mempunyai bidan kit. Ketersediaan
sarana bidan kit pada bidan secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kelengkapan Sarana Persalinan Bidan
Punya Kit
Puskesmas Jumlah
N %
Arso Kota 14 14 100,0
Arso Barat 7 7 100,0
Arso III 8 8 100,0
Waris 5 4 80,0
Senggi 3 2 67
Web 1 1 100,0
Kabupaten 38 36 95
Dinas Kesehatan Keerom belum mengupayakan ketersediaan formatformat
pelaporan, seperti buku KIA, laporan kegiatan bulanan dan sebagainya.
Buku KIA digunakan untuk pemantauan kehamilan dan kelahiran serta tumbuh
kembang balita. Format laporan kegiatan program KIA digunakan untuk melaporkan
cakupan program KIA. Kartu Menuju Sehat (KMS) ialah kartu yang diberikan
pada ibu balita untuk pemantauan tumbuh kembang anak. KMS sebagai alat
pemantau tumbuh kembang balita di posyandu tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan
Keerom. Bidan terpaksa menggandakan KMS sendiri. Sarana untuk melakukan
pelayanan kebidanan telah dianggap cukup lengkap, namun untuk melayani
panggilan masyarakat, terutama pada malam hari, bidan mengalami kesulitan.
Bidan memang mengeluhkan masalah transportasi untuk mengunjungi pasien yang
menjadi masalah bagi bidan. Faktor geografis sering menghambat pelaksanaan
pelayanan KIA. Bidan terpaksa terlambat datang memberikan pertolongan
karena rumah pasien yang sulit dijangkau, terlebih pada musim hujan. Keterlambatan
petugas menolong persalinan kadang menyebabkan kemarahan masyarakat
terhadap petugas. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat namun petugas
terhambat oleh geograsfis yang sulit dijangkau. Selain masalah transportasi,
bidan mengeluhkan tempat tinggal di desa yang kurang representatif baginya,
sehingga memerlukan perbaikan.
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
8
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
Dukungan Pendistribusian Dana
Dana untuk kegiatan KIA didistribusikan oleh dinkes melalui puskesmas
dalam bentuk dana operasional puskesmas. puskesmas selanjutnya mendistribusikan
ke semua program puskesmas, termasuk kepada pengelola program KIA. Alokasi
dana untuk kegiatan KIA di puskesmas tergantung kebijakan kepala puskesmas.
Ketidakterbukaan pihak puskesmas tentang dana untuk kegiatan KIA menyebabkan
bidan tidak mampu menjalankan kegiatan sesuai kebutuhannya, seperti
mengadakan pelatihan bagi dukun penolong persalinan. Keterbukaan pimpinan
dalam pengelolaan keuangan puskesmas akan meningkatkan rasa kebersamaan
staf dalam melaksanakan tugasnya9.
Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi
Hasil observasi dokumentasi tentang kegiatan pembinaan teknis tidak
ditemukan adanya dokumen pelaksanaan pengawasan ke puskesmas. Dinkes belum
mampu melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan KIA di
puskesmas dengan melakukan kunjungan ke puskesmas. Dinas Kesehatan Keerom
belum mempunyai standar baku untuk melakukan penilaian kinerja bidan. Instrumnen
tersebut digunakan untuk mengetahui standar kompetensi bidan. Pengawasan
dilakukan hanya dengan mempelajari laporan bulanan. Pengawasan secara langsung
tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan SDM dan kesulitan untuk
menjangkau puskesmas. Pihak puskesmas juga mengalami kesulitan untuk menjangkau
dinkes. Kesulitan karena kondisi geografis juga berdampak pada pelatihan
bidan. Bidan daerah perkotaan lebih sering mendapatkan pelatihan ataupun
pembinaan dari dinkes. Bagi bidan, peran Dinas Kesehatan Keerom dalam pembinaan
kemampuan bidan telah dilakukan dengan memberikan pelatihan, namun
belum merata, karena bidan yang dilatih hanya yang bertugas di puskesmas.
Pengawasan program KIA terlaksana dengan baik bila dilengkapi dengan tindak
lanjut berupa perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan KIA intensifikasi pergerakan
pelayanan KIA dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan agar meningkatkan
jangkauan dan mutu pelayanan KIA (Departemen Kesehatan RI, 2002). Dinas
Kesehatan Keerom belum melakukan supervisi terhadap bidan yang bertugas di
puskesmas maupun di desa. Keterbatasan SDM merupakan faktor yang menyebabkan
dukungan supervisi belum dijalankan oleh dinkes. Seksi KIA mengusulkan
untuk supervisi dilakukan oleh bidan koordinator puskesmas. Hasil penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa supervisi dari dinkes sangat berpengaruh terhadap
cakupan program di puskesmas. Penelitian di Kota Bengkulu menemukan dukungan
supervisi dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terhadap puskesmas di wilayah kerjanya
belum dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan,
sehingga angka cakupan di beberapa puskesmas belum tercapai sesuai
target11.
Pengelolaan Laporan. Laporan kegiatan KIA yang dikelola puskesmas
berasal dari pelayanan bidan desa dan KIA di puskesmas. Laporan tersebut
dikelola oleh pemegang program KIA puskesmas. Pengelola program KIA melaporkan
hasil pelayanan KIA ke seksi KIA Dinas Kesehatan Keerom. Penempatan
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
9
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
bidan yang masih terkonsentrasi di puskesmas, menyebabkan data dari desa tidak
dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut berpengaruh dalam pengiriman
laporan dari puskesmas ke dinkes. Pelaporan kegiatan program KIA dari beberapa
puskesmas tersebut belum dilakukan secara rutin setiap bulan karena
keterlambatan pengiriman data dari bidan desa ke puskesmas. Faktor geografis
menjadi hambatan pelaksanaan pelaporan dari desa ke puskesmas dan dari
puskesmas ke dinkes. Beberapa puskesmas terpaksa melaporkan kegiatan program
KIA dalam waktu 2 bulan sekali. Hasil penelaahan dokumen tentang laporan
puskesmas ke dinkes belum berjalan secara rutin setiap bulan, khususnya puskesmas
sangat terpencil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan
dan12. Data kegiatan program KIA dari puskesmas ke dinkes merupakan
bahan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan program
KIA di Keerom. Hasil rekapitulasi PWS KIA di Kabupaten/Kota dapat digunakan
untuk menentukan puskesmas yang rawan (Departemen Kesehatan RI, 2002).
Keterlambatan tersebut berarti menyebabkan PWS KIA tidak terlaksana secara
optimal.
Cakupan Pelaksanaan Pelayanan KIA di Puskesmas
Salah satu kegiatan program KIA di puskesmas ialah pemantauan kesehatan
ibu hamil melalui kunjungan ke bidan. Indikator pelaksanaan pemantauan
ibu hamil dapat dilihat dari angka cakupan K1 (kunjungan pertama) dan K4 (kunjungan
keempat). Cakupan pelayanan program KIA K1 puskesmas di Keerom tidak
mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 81% (Tabel 3).
Tabel 3. Jumlah Bumil K1 dan K4
K1 K1 Murni K4
Puskesmas Sasaran
N % n % n %
Frekuensi
Laporan
Arso Kota 343 194 56,56 82 23,91 92 26,82 11
Arso Barat 214 128 59,81 90 42,06 104 48,6 11
Arso III 324 267 82,41 166 51,23 155 47,84 11
Waris 62 55 88,71 22 35,48 29 46,77 9
Senggi 81 44 54,32 10 12,35 10 12,35 10
Web 102 46 45,10 6 5,88 6 5,88 3
Kabupaten 1125 734 65,24 376 33,42 396 35,2
Hanya 2 puskesmas yang mencapai target K1 yaitu Arso III dan Waris.
Bahkan semua puskesmas tidak mencapai target cakupan K1 murni dan K4 yang
telah ditetapkan. Penghitungan K4 dilakukan terhadap K1 murni. Cara menghitung
ibu hamil yang melakukan K4 dimulai dari K1 murni menyebabkan cakupan K4
menurun sangat drastis. Target cakupan K1 murni dan K4 tidak terpenuhi kemungkinan
disebabkan karena jumlah bidan yang tinggal di desa sangat terbatas dan
karena hambatan jarak dan geografis. Penelitian di Ethiopia menunjukkan responden
mengeluhkan jarak layanan kesehatan yang terlalu jauh dari rumah13.
Angka cakupan yang diberikan puskesmas ke dinkes tidak lengkap. Selama bulan
Januari sampai November 2006, Puskesmas Waris hanya melaporkan 9 kali,
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
10
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
Puskesmas Senggi 10 kali, bahkan Puskesmas Web hanya melaporkan 3 kali. Hal
tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat puskesmas yang tidak rutin setiap
bulan melaporkan kegiatan KIA ke Dinas Kesehatan Keerom. Standar minimal
yang harus dikerjakan petugas pada ibu hamil yang berkunjung ke pelayanan
antenatal, di antaranya memberikan imunisasi TT dan memberikan tablet Fe 90
tablet selama kehamilan10. Semua puskesmas belum mencapai target cakupan
pemberian imunisasi TT dan pemberian tablet Fe di Keerom (Tabel 4).
Tabel 4. Cakupan Imunisasi TT dan Pemberian Tablet Fe
TT1 TT2 Fe1 Fe3
Puskesmas Target
N % n % n % n %
Arso Kota 81% 46 13,99 110 33,33 240 72,72 221 66,96
Arso Barat 81% 21 10,19 31 15,04 149 72,33 116 56,31
Arso III 81% 153 48,72 76 24,20 274 87,26 216 68,78
Waris 81% 3 5,08 5 8,47 31 52,54 13 22,03
Senggi 81% 6 6,67 37 43,02 53 61,62 27 31,39
Web 81% 0 0 11 8,94 57 46,34 40 32,52
Kabupaten 81% 229 20,64 270 23,34 804 72,49 633 57,07
Imunisasi TT2 dan pemberian tablet Fe3 mengalami penurunan kemungkinan
karena kunjungan ibu hamil dilakukan pada trimester akhir. Hal tersebut
memperkuat fakta bahwa kunjungan K1 dibandingkan K1 murni menunjukkan 2
kali lebih tinggi.
Tabel 5. Jumlah Persalinan
Cakupan
Puskesmas Sasaran Target
n %
Frekuensi
Laporan
Arso Kota 343 80% 103 31,50 11
Arso Barat 214 80% 109 53,17 11
Arso III 324 80% 202 65,37 11
Waris 62 80% 25 42,37 9
Senggi 81 80% 26 33,77 10
Web 102 80% 10 10,20 6
Kabupaten 1125 80% 475 44,06
Tabel 5 menunjukkan bahwa cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
juga belum mencapai target. Hal tersebut kemungkinan karena faktor jumlah
tenaga kesehatan yang terbatas dan faktor budaya masyarakat yang masih kuat
mempercayai tradisi lokal. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di desa menyebabkan
masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan tenaga kesehatan. Di
sisi lain, masyarakat masih mempercayai dukun. Dukun juga enggan bekerjasama
dengan bidan dalam melayani persalinan. Cakupan kunjungan tenaga kesehatan
pada neonatal dan ibu nifas di semua puskesmas belum mencapai target yang
telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 6.
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
11
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
Tabel 6. Jumlah Kunjungan Neonatal dan Ibu Nifas
Neonatal Ibu Nifas
Puskesmas Cakupan Cakupan
Sasaran Target
n %
Sasaran Target
N %
Arso Kota 312 70% 144 46,15 327 70% 114 34,86
Arso Barat 195 70% 104 53,33 205 70% 144 55,61
Arso III 294 70% 124 42,18 305 70% 128 41,97
Waris 56 70% 22 39,29 59 70% 21 35,59
Senggi 73 70% 24 32,88 77 70% 26 33,77
Web 93 70% 11 11,83 98 70% 11 11,22
Kabupaten 1023 70% 429 41,94 1078 70% 414 38,4
Indikator keberhasilan proses manajemen dapat dilihat di antaranya dari
faktor keluaran14. Cakupan tersebut merupakan indikasi dari kualitas pelayanan
KIA yang digerakkan oleh puskesmas dan mendapatkan dukungan dari dinas
kesehatan. Dinkes merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan
program di puskesmas. Dinas kesehatan belum mampu memberikan dorongan
yang optimal terhadap program KIA di puskesmas karena keterbatasan SDM baik
secara kuantitas maupun kualitas, akibat dari kebijakan pemekaran Jayapura.
Manusia sebagai faktor input terpenting dalam proses manajemen dan faktor
nonmanusia merupakan faktor input yang menentukan terwujudnya kegiatankegiatan
agar menjadi langkah-langkah nyata untuk mencapai hasil (output)15.
PENUTUP
Kesimpulan
Faktor SDM seksi kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Keerom sangat
terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas, walaupun input dana mencukupi.
Hal ini menyebabkan dukungan dinas dalam pelaksanaan program KIA di puskesmas
belum optimal. Peran dinkes dalam proses mendukung pelaksanaan program
KIA berupa dukungan terhadap ketersediaan input dan proses. Peran dinkes
dalam proses mendukung ketersediaan input pelaksanaan program KIA hanya
berfungsi mendistribusikan sarana. Penempatan dilakukan oleh bupati bukan oleh
seksi KIA dinkes, sehingga berakibat kebijakan penempatan tidak berdasarkan
kebutuhan tenaga tiap puskesmas. Keterbatasan ini menyebabkan pengembangan
kualitas SDM untuk mengikuti pendidikan juga berkurang. Dalam proses mendukung
pelaksanaan program KIA, dinkes telah melakukan fungsi pengawasan,
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program KIA, walaupun belum optimal
karena keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana komunikasi antara
dinkes dengan puskesmas. Seksi KIA dinkes hanya menampung dan merekapitulasi
laporan kegiatan KIA. Cakupan pelayanan KIA di puskesmas belum mencapai
target yang telah ditetapkan akibat dari keterbatasan input yang menyebabkan
proses pelaksanaan program KIA di puskesmas tidak berjalan secara maksimal,
terutama di puskesmas yang berlokasi di daerah sangat terpencil.
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
12
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
Saran
Pemerintah Daerah Keerom sebaiknya memberikan kewenangan kepada
dinkes khususnya seksi KIA untuk penempatan bidan agar lebih merata. Selain itu
mengusulkan formasi bidan desa ke bupati untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan
KIA di desa dan meningkatkan insentif bidan yang akan ditempatkan di
daerah sangat terpencil serta memberikan pembekalan tentang budaya lokal
kepada bidan yang baru direkrut. Bidan yang berprestasi diberi kesempatan untuk
mengembangkan karir di bidang manajamen di seksi KIA dinkes. Dinas Kesehatan
Keerom perlu melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk
mendidik sumber daya manusianya. Penunjukan pegawai untuk mengikuti pendidikan
tersebut menggunakan mekanisme kepegawaian yang berlaku. Puskesmas
sebaiknya lebih terbuka mengalokasian dana untuk program sehingga memberikan
kepuasan kerja terhadap karyawan. Bidan disarankan untuk merangkul dukun
agar masyarakat lebih menerima kedatangan bidan di wilayahnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Dinas Kesehatan Keerom (2005) Profil Kesehatan Keerom Tahun 2005
2. Trisnantoro, L. (2005) Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan
Fungsi Pemerintah: 2001-2003. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
3. Mardijanto, D., dan Hasanbasri, M. (2005). Evaluasi Manajemen Terpadu Balita
Sakit di Kabupaten Pekalongan. JMPK Vol. 08/No. 01/Maret/2005. Hal.
49-54
4. Departemen Kesehatan (2003). Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor
004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang
Kesehatan
5. Handoko, T.H. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE,
Yogyakarta
6. Domatubun, A.E. (2002) Kebudayaan Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif
Antropologi Kesehatan. Jurnal Antropologi Papua. Volume 1/1, Agustus
2002, hal. 40-45
7. Dinas Kesehatan Keerom (2004). Uraian Tugas Kasubdin dan Kasie Dinas Kesehatan
Keerom
8. Nyahu, G, (2004), Implementasi Program Deployment Inovations dan Kinerja
Bidan Desa di Kota Palangkaraya. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
9. Muninjaya, A.A.G. (2004) Manajemen Kesehatan. Edisi II. Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC
Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
13
One Wakur, Kristiani, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 21 Juli 2007 1st draft
10. Departemen Kesehatan RI (2002). Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan
Ibu dan Anak (PWS-KIA), Jakarta
11. Aini, Z. (2005). Proses Supervisi Dinas Kesehatan Kota ke Pusekesmas di Kota
Bengkulu. Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
12. Blewett, L. (2004) Monitoring the Uninsured: A State Policy Perspective. Journal
of Health Politics, Policy and Law-Volume 29, Number 1, pp. 107-145
13. Kloos, H. (1990). Utilization of Selected Hospitals, Health Centres and Health
Station in Central, Southern and Western Ethiopia, Social Science & Medicine, 3,
101-114
14. Dharma, A. (2004). Manajemen Supervisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
15. Siagian, S.P. (1999 ). Audit Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta