Jumat, 22 Mei 2009

KESEHATAN IBU DAN BAYI DILINDUNGI PERDA PDF Print E-mail
Sunday, 21 December 2008 13:25

Soreang, (PR).-
Kesehatan ibu, bayi, bayi baru lahir, dan anak di Kab. Bandung, akan dilindungi peraturan daerah. Mereka dijamin dalam hal kualitas pelayanan kesehatan serta pemenuhan hak-haknya. Bahkan, segala pelayanan kesehatan akan digratiskan dengan standar kualitas yang baik.

Regulasi berupa Perda tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, dan Anak (Kibbla) itu, dijadwalkan akan disahkan Januari 2009. Perda yang menjadi inisiatif DPRD Kab. Bandung tersebut, diharapkan akan meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak di Kab. Bandung serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kibbla DPRD Kab. Bandung Dadang Rusdiana di Soreang, Sabtu (20/12). Ia menjadi salah seorang pembicara diskusi publik Hari Ibu "Menagih komitmen Pemkab Bandung terhadap pemenuhan hak reproduksi perempuan" yang digagas Sapa Institut. Selain Dadang, pembicara lainnya Anita Rahman (Yayasan Kesehatan Perempuan/YKP), Siti Fatimah (Bandung Institute Governance Studies/BIGS), dan Harminingsih (Dinas Kesehatan Kab. Bandung).

"Substansi pokok dari perda Kibbla berupa pemenuhan hak-hak ibu, bayi, bayi baru lahir, dan anak oleh semua pihak dengan perannya masing-masing. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga kewajiban masyarakat serta swasta. Artinya, para ibu dapat menuntut jika tak dilayani hak-hak dasarnya," kata Dadang.

Menurut dia, perda tersebut memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan di Kab. Bandung. Ia berharap, generasi mendatang memiliki derajat kesehatan lebih baik sehingga mendukung percepatan pembangunan.

Daerah terburuk

Koordinator Sapa Institut Sri Mulyati menyambut baik Perda Kibbla itu. Ia berharap, perda tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap pengentasan permasalahan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya perempuan muda di perdesaan.

"Hasil penelitian kita di lima kecamatan di Kab. Bandung, angka pernikahan dini masih tinggi karena kondisi ekonomi dan budaya patriarki. Penggunaan alat kontrasepsi yang tak cocok, juga menjadi masalah bagi perempuan," kata Sri.

Sementara itu yang paling krusial, kata dia, angka kematian ibu dan bayi justru lebih tinggi dari data yang dilaporkan pemerintah. Pemkab Bandung melaporkan 46 kasus kematian selama 2007, sementara di lapangan ditemukan 3-5 kasus di setiap desa dari 275 desa di Kab. Bandung. "Kondisi ini membuat Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai daerah terburuk di Jawa Barat dalam masalah kematian ibu dan balita," ucapnya.

Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bandung dr. Harminingsih membenarkan, bahwa tingkat kemiskinan menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Tahun 2009, kata dia, sekitar 95 bidan akan disebar di desa-desa hingga semua desa memiliki bidan. (A-124)***



Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Minggu 21 Desember 2008

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar