Jumat, 22 Mei 2009

Ibu Menteri yang Pemberani dan Permasalahan Kesehatan di Tanah Air (Bagian 1)
Oleh rinawati sucahyo - 20 Maret 2009 - Dibaca 236 Kali -

Sehat masih menjadi masalah penting di negara ini. Namun bagaimana kesehatan dikelola saat ini, adalah yang mendorong saya untuk menyimak Save Our Nation 2 hari yang lalu di Metro TV, dengan narasumber Ibu Siti Fadilah Supari, orang nomor satu di bidang kesehatan di negara ini.

Terdapat beberapa hal yang menarik untuk disimak, dan nampaknya Ibu Menteri memang selalu terlihat mengedepankan kepentingan rakyat, dan berusaha mencari terobosan untuk mewujudkannya.

Otonomi Daerah

Dua kata ini memang telah menjadi pola baru di Pemerintahan Daerah, semua ngacu pada otonomi, hingga kadang beberapa pihak sempat mengatakan”otonomi kebablasan”. Apapun yang sempat orang katakan, realita di bidang kesehatan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang sesuai standard minimal, sejatinya masih sangat butuh pengelolaan yang sentralistik. Salahsatu contoh yang Ibu Menteri kemukakan adalah mengenai ketersediaan tenaga medis di seluruh pelosok tanah air. Penempatan tenaga medis, jelas membutuhkan tangan pusat. Tetapi setelah tenaga medis tersedia, ada beberapa daerah yang karena kurang rasa kepeduliannya terhadap penangganan kesehatan secara serius di daerahnya sendiri, maka mereka kemudian bersikap kurang responsif. Dokter yang datang tidak diberikan tempat tinggal yang memadai, ada dokter yang sampai harus tidur setiap harinya di musholla kampung, karena tidak tersedianya tempat tinggal. Bagaimana dokter ini dapat mengobati orang, jika dia sendiri hidup kurang sehat, tidak memiliki ruang privacy minimal yang memadai.

Komentar saya terkait dengan otonomi daerah ini adalah :

Tanpa bermaksud menyalahkan pihak manapun, sebenarnya koordinasi antara pusat dan daerah, tanpa arogansi masing-masing, dimana Pusat tidak merasa lebih berkuasa karena telah mengalokasikan Dana Alokai Umum (DAU) dan menempatkan tenaga ahli. Serta sebaliknya Daerah juga tak perlu merasa lebih berkuasa di tanahnya karena aturan otonomi daerah yang berlaku. Ini yang diharapkan mencapai titik temu, dimana untuk hal-hal khusus pola sentralistik masih berlaku, hingga daerah benar-benar siap melaksanakan secara mandiri melalui otonomi. Pada kenyatannya tidak semua daerah memiliki kemampuan sama, sehingga pemberlakuan otonomi daerah mungkin tidak diseragamkan waktunya. Harus ada indikator penilaian kesanggupan otonomi di semua daerah, dan indikator tersebut memuat semua aspek pembangunan, termasuk bidang kesehatan.

Realisasi di lapangan sekarang memang masih banyak daerah yang kedodoran untuk memberikan layanan bidang kesehatan sesuai standard minimal, walaupun Pusat telah mengalokasikan dana, namun ada saja keterbatasan daerah untuk merealisasikannya, terutama di lokasi yang sangat sulit secara geografis. Ketersediaan obat, tenaga medis dan kelengkapan minimal puskesmas lainnya masih banyak yang belum dipenuhi sesuai standard minimal.

Nampaknya Ibu Menteri perlu mengiatkan monitoring dan evaluasi kebijakan secara langsung. Tim monitoring dan evaluasi (monev) perlu mengambil uji petik sidak ke beberapa lokasi sangat sulit di tanah air, supaya melihat langsung di lapangan, guna meminimalisir laporan ABS yang umumnya muncul di kalangan birokrasi jika laporan tersebut, hanya dilakukan secara berjenjang. Monitoring jangan hanya secara berjenjang, perlu ada kesungguhan dari Departemen Kesehatan di tingkat pusat untuk terjun langsung di titik pelaksanaan program, tentunya dengan cara inspeksi mendadak, titik tersebut ditentukan secara acak di kabupaten, sehingga kenyataan sehari-hari di lapangan akan nampak di pelupuk mata para penentu kebijakan, tanpa ada kesempatan rekayasa laporan dan sebagainya.

Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Indikator Keberhasilan

Sesuai kesepakatan dalam Millenium Depevelopment Goals (MDGs), maka pembangunan kesehatan di negara ini menempatkan kesehatan Ibu dan Anak sebagai indikator keberhasilan. Ini berarti kesehatan ibu dan anak memang mendapat porsi perhatian yang sangat besar. Menurut Ibu Menteri, Angka Kematian Ibu (AKI) telah mengalami penurunan, yaitu 226 / 100 ribu ibu melahirkan pada tahun 2008, setelah sebelumnya pada tahun 2002 - 2003 sebesar 307 / 100 ribu ibu melahirkan. Target MDGs adalah 125 / 100 ribu ibu melahirkan. Ini adalah sesuatu yang cukup memberi angin sejuk bagi rakyat yang mendengarnya.

Komentar saya terkait dengan kesehatan ibu dan anak adalah :

Ada perbedaan dengan pemberitaan yang dimuat situs Trijaya 87,6 FM Palembang tanggal 12 Agustus 2008, yang mengemukakan bahwa menurut World Bank, AKI di Indonesia mengalami kenaikan, dari 307 / 100 ribu ibu melahirkan pada tahun 2002 - 2003, menjadi 420 / 100 ribu ibu melahirkan pada awal tahun 2008. Hal ini agak membingungkan saya, selaku pemerhati kesehatan di negeri ini. Ataukah sistem penilaiannya berbeda ? sehingga hasilnya sangat bertolak belakang ?

Realitas di lapangan yang masih saya sering jumpai adalah belum tersedianya tenaga medis / bidan di beberapa lokasi, terutama yang sangat sulit. Sehingga para ibu yang melahirkan masih dengan pertolongan dukun/paraji. Hal ini juga kadang dipengaruhi kultur setempat, yang menjadikan masyarakat tetap lebih yakin dan ingin melahirkan dengan pertolongan dukun/paraji. Masalah penangganan yang sesuai standard kesehatan, termasuk aspek hygienis menjadi dasar mengapa penangganan oleh tenaga medis/bidan menjadi penting. Salah satu contoh kondisi yang serba sulit dan pernah saya jumpai di akhir tahun 2008, yaitu di kecamatan Cibal, kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dimana masih banyak bidan yang bertempat tinggal di ibukota kabupaten walau pada siang hari mereka bertugas di kecamatan, sehingga jika seorang ibu melahirkan malam hari, maka umumnya mereka akan ditolong oleh dukun yang berada di lingkungannya, karena komunikasi dan transportasi dari desa ke kabupaten sangat sulit. Walaupun umumnya para ibu dengan kondisi resiko tinggi melahirkan akan segera dirujuk bidan untuk melahirakan di puskesmas, namun penangganan yang kurang hygienis pada saat melahirkan pun, dapat menjadikan seorang ibu yang tidak memilliki resiko tinggi (risti) melahirkan, menjadi dalam kondisi sangat beresiko pada masa nifas. Kiranya Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah dapat menemukan solusi yang tepat, terkait dengan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau, baik dalam hal komunikasi maupun transportasi.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Penangganan kesehatan bagi masyarakat miskin kini dikelola dengan JAMKESMAS, bukan lagi ASKESKIN yang mempergunakan pola kerjasama dengan pihak asuransi. JAMKESMAS lebih aman dari peluang kebocoran dana, karena rumah sakit yang merawat pasien dengan JAMKESMAS langsung mengajukan biaya rawat pasien tersebut, dan dana akan langsung ditransfer melalui KPPN setempat. Ibu Menteri memandang mekanisme ini cukup baik saat ini, karena dapat meminimalisir kebocoran dana dan hemat dari sisi anggaran alokasi dana subsidi pemerintah.

Ternyata terdapat provinsi di negara ini yang tidak menerapkan JAMKESMAS, yaitu DKI Jakarta. Provinsi justru menerapkan pola khusus, dengan beberapa tingkatan klasifikasi masyarakat. Masing-masing tingkatan memiliki standard subsidi. Hal ini khusus hanya di DKI Jakarta. Sehingga yang menerima JAMKESMAS di DKI Jakarta adalah orang-orang yang justru tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Ibu Menteri mengatakan mereka harus dilayani, karena mereka juga rakyat Indonesia. Menurut Ibu Menteri Depkes telah mendata orang-orang dengan KTP non DKI yang berdomisili di DKI, dan sebagian telah menerima kartu JAMKESMAS tersebut.

Komentar saya terkait dengan JAMKESMAS :

Sekali lagi penangganan kesehatan di negara dengan beragam sosio dan kultur penduduk ini tidak mudah, terlebih dengan diterapkannya otonomi daerah. Ada hal yang menarik tentang JAMKESMAS yang saya temui di Minahasa Utara pada pertengahan tahun lalu. Di daerah Minut ini ada komunitas masyarakat yang nomaden (berpindah-pindah) yang diistilahkan dengan orang kebun, mereka tinggal di rumah panggung, yang sewaktu-waktu dapat mereka pindah dan pasang ulang di tempat lain. Komunitas inilah yang sering lewat dari pendataan tim pengendalian kemiskinan setempat, ketika kami monitoring beberapa tidak terdata, dan justru yang sudah sangat miskin, yaitu yang hidupnya ditopang oleh perempuan sebagai kepala keluarga. Saat itu juga data diperbaiki dan segera setelah tim kami pulang ke jakarta, harapannya mereke akan menerima kartu JAMKESMAS tersebut. Inilah sekali lagi kenyataan pentingnya tim turun langsung ke lapangan, sehingga dapat menemui hal yang senyatanya ada di lokasi.

Dari tiga topik bahasan terkait dengan permasalahan kesehatan di tanah air, maka kita tidak menutup mata, bahwa sudah sangat banyak strategi yang ditempuh oleh Departemen Kesehatan dalam menanggani masalah kesehatan di tanah air. Dan Ibu Menteri nampak sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam mencari strategi jitu memerangi beragam permasalahan pelik kesehatan di tanah air, khususnya guna menyehatkan masyarakat miskin. Upaya luhur Beliau patutlah kita dukung, minimal dengan memberikan dorongan positif dan masukan yang kiranya dapat makin membangun negara ini secara nyata. Moho maaf sebelumnya kepada Ibu Menteri bilamana ada tutur saya yang kurang berkenan, namun sejatinya saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan dengar, serta memandang perlu ikut berupaya bersama Ibu dan teman-teman se tanah air.

Tulisan ini masih akan berlanjut, semoga pembaca tidak bosan dan mendapat manfaat dari semua ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Andre Maryono, yang telah memberikan info acara talk show tersebut via face book. Bilamana ada teman yang sekiranya juga menonton acara dimaksud, silakan turut berkomentar dem majunya kesehatan tanah air kita, monggo…… Ini masih sesi pertama lho….

Share on Facebook Share on Twitter

6 tanggapan untuk “Ibu Menteri yang Pemberani dan Permasalahan Kesehatan di Tanah Air (Bagian 1)”

1. puti wulan suri,
— 20 Maret 2009 jam 12:08 pm

mbak rina, ibu menteri kita ini memang menarik.Jujur saya kagum terhadap beliau.
Banyak program kesehatan yang sebenarnya sudah pro rakyat tapi memang pelaksanaan didaerah banyak yang keteteran salah satunya Jamkesmas.
Berdasarkan pengalaman saya, program ini sangat bagus untuk rakyat kita, tapi banyak pemda yang belum siap menjalankan ini.Permasalahanya adalah di pendataan awal.Ini bukan pekerjaan orang kesehatan yang melakukan pendataan tapi lurah dan kepala desa setempat yang melakukan.Data kemudian diberikan ke kabupaten (bupati) baru ke dinkes setempat.Para lurah dan kepala desa ini banyak yang mengabaikan standar pemberian jamkesmas tersebut.
Tentang AKI dan AKB, memang banyak bidan yang tidak menetap di daerahnya pada malam hari, ini harus dilihat dari banyak segi salahsatunya adalah keamanan.Rata-rata bidan yang bersedia ditempatkan didaerah terpencil adalah bidan yang baru lulus, umur rata2 20an, mungkin mbak rina bisa bayangkan menempatkan anak gadis mbak ditempat yang belum jelas keamanannya pastilah riskan.
Mengenai otonomi , ini juga dapat saya kemukakan bahwa memang pemda banyak yang tidak siap menampung tenaga medis yang datang dari pusat terutama dokter.Bahkan berdasarkan pengalaman teman saya seorang dokter ptt yang baru saja tiba didaerah pttnya, tanpa sanak saudara dibiarkan begitu saja oleh pemda setempat, seperti tidak menghargai kedatangannya..

Saya hanya melihat ini semua dari apa yang saya tahu dan saya lihat, program sudah baik namun ternyata pelaksaan masih banyak kekurangannya
2. palawija,
— 20 Maret 2009 jam 3:16 pm

jabatan bupati paling lama adalah 10 tahun atau 2 periode jabatan sementara pelayanan kesehatan adalah sepanjang adanya kehidupan ini dan tuntutan pelayanan kesehatan semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga klo urusan pelayanan kesehatan ini diserahkan oleh PEMDA pasti akan terbengkelai dan yang jadi korban adalah masyarakatnya. Sepertinya para Bupati banyak yang kurang berminat menangani masalah kesehatan dan pendidikan masyara katnya mungkin karena disektor ini keberhasilannya secara fisik kurang tampak atau sulit dikorupsi ya kasihan deh. s
Sebaiknya urusan kesehatan yang menyangkut hidup matinya masyarakat sebaiknya ditangani pemerintah pusat saja
3. Rinawati Sucahyo,
— 20 Maret 2009 jam 3:58 pm

Selamat siang Mbak Puti dan Pak Wija,

Komentarnya jadi melengkapi tulisan ini, memang benar negara ini tiada habis dan lelah menata diri dalam segala bidang, dan termasuk yang paling rumit adalah bidang kesehatan, banyak aspek yang harus diperhatikan, terakit dengan sosio dan kultur yang ada, krn semua beragam namun harus diperhatikan.

@ Mbak Puti : betul Mbak, programnya sudah baik dan ditata sedemikian rapi, namun konsep seringnya berbeda dengan kenyataan, karena pelaksanaannya memiliki kendala yang rumit dan unik utk setiap lokasi, hingga realisasi sebuah program kadang meleset dari target. Oleh karena itu monitoring yang selama ini kadang (mohon maaf) dipandang sebagai jalan-jalan hrs dipahami dan dilakukan secara serius, tdk main-main, dan langsung ke lokasi, tdk lagi laporan hanya atas dasar katanya dan asumsi sekedar untuk bumbu maksud ABS saja.

@ Pak Wija : Benar sekali Pak, sebaiknya bidang kesehatan masih dikelola langsung oleh Pusat, hingga daerah siap (artinya tdk selamanya). Strategi Desa Siaga sebenarnya jg cukup cerdas, logikanya dg menyiagakan kesehatan di setiap desa, maka akan terbentuk desa sehat hingga pada akhirnya semua masyarakat sehat hingga ke pelosok tanah air. Bidang kesehatan sama halnya dengan pendidikan, dalam jangka pendek dampaknya bisa dirasakan , tapi tdk ada monumennya spt kegiatan fisik/infrastuktur. Namun hasilnya justru dapat dilihat dalam jangka panjang, setelah Bupati tidak menjabat dan monumen bangunan hasil pembangunan infrastruktur itu usang.

Salam sukses untuk semua….
4. purwadaksina,
— 20 Maret 2009 jam 4:38 pm

Mbak Rina, selamat sore…
Saya punya kesempatan ngobrol seru bidang kesehatan kalau pas ketemu teman-teman yang berkecimpung di bidang tersebut saat ada pameran Hospital Expo-nya Dr. Robert Imam Sutedja di JCC. Saya yang bukan “ngelmu” di bidang itu sering bertanya masalah indikator keberhasilan menyehatkan masyarakat versus masih banyaknya “ponari” dan penolakan pasien miskin oleh rumah sakit. Ternyata masalahnya tidak sederhana yah ?! Saya ngikut saja deh, tapi saya tetap memilih sehat tanpa obat….!Salam.
5. omri,
— 20 Maret 2009 jam 5:42 pm

Kedengarannya seperti perbincangan para birokrat……. Saya rada ngerti, cuma nggak sampai hati untuk komentar karena berbagai alasan. Sementara itu cerita lama berulang kembali tentang KLB DBD [istilah keren untuk epidemi demam berdarah].
Saya tunggu sessi ke-2, mudah2an lebih ngerti dan tidak sungkan memberi komentar.

Salam, Omri
6. Rinawati Sucahyo,
— 20 Maret 2009 jam 10:06 pm

Terima kasih Pak Purwa dan Bung Omri,

@ Pak Purwa : saya setuju bahwa sehat baiknya tanpa obat. Kewajiban negara salahsatunya adalah menyediakan obat, mau masyarakat gunakan atau tidak yang jelas harus tersedia. Saya juga bukan orang yang ngelmu khusus tentang kesehatan. Hanya sekedar pemerhati dan kebetulan di pekerjaan menanggani hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan di lokasi masing-masing.

@ Bung Omri : Semoga yang berikutnya dapat lebih dipahami. Mungkin kebiasaan saya membuat konsep surat yang notabene utk keperluan birokrat di kantor jadi mau tdk mau terbawa, kalau sdh bicara program pemerintah (maaf ya…). Tapi sy bukan birokrat sih…

Kalau kondisi riil di bidang kesehatan yang masih memprihatinkan, memang iya, maka saya memberi beberapa komentar terhadap pembincangan Ibu Menteri, dengan tetap dalam posisi netral, artinya saya juga memahami betapa sulitnya menata negara ini. Terlebih bidang kesehatan sangat lekat dengan pengaruh kultur, sosio dan letak geografis sasaran, yang tidak mudah menangganinya.Belum lagi dukungan pihak lain yang diperlukan kadang tidak seperti yang diharapkan, karena pihak yang berwenang sebagai pengambil kebijakan masih banyak yg kurang peduli dg masalah kesehatan. Misalnya ada Bupati yang justru kurang suka dengan suatu program kesehatan.Walaupun dana sdh dialokasikan dari pusat, namun ditolak dan tidak mau menyediakan dana dampingan. Ketika dikonfirmasi tentang kesanggupannya terhadap dana dampingan, justru mengatakan siap jika bukan program khusus kesehatan dan pendidikan. Sementara masyarakat menginginkan program tersebut tetap berjalan. Demikian sekilas gambaran betapa keberhasilan pembangunan di satu sektor sangat terkait dengan sektor yang lain, dan pastinya tergantung juga pada pucuk pimpinan di daerah, karena negara telah menerapkan otonomi daerah.

Demikian, salam….

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar